syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd. Tunjangan Jabatan Rp 10. syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd

Laporan Keuangan, yang terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam Pelaksanaan Pekerjaan PPK akan dibantu oleh Staf PPK. Tidak ada dasar hukum yang menyebutkan bahwa PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK, sebagaimana yang disebutkan dalam angka 5 surat Deputi IV LKPP, walaupun demikian hal tersebut juga tidak terlarang, karena tidak ada ketentuan. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN a. fikri rostina, s. PPK-SKPD. KEUANGAN DAERAH . 2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD. 1. NOMOR 162/PMK. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Memposting jurnal-jurnal pendapatan, belanja, aset dan selain kas ke dalam buku besarnya masing-masing. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 74, Yang dimaksud dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 01. PPKD Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah BUD Bendahara Umum Daerah ALK Analisis Laporan Keuangan. WebPengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kegiatan meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada Hari Senin tanggal 5 Desember 2022 telah dilaksanakan. Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan dan evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan pada tender pekerjaan konstruksi. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SORONG NOMOR : 1C TAHUN 2021. 3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ Penggunaan UP. adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. menandatangani Pakta Integritas; c. Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD, terdiri atas : 1). PPK-SKPD menerima SPP-GU berserta lampirannya diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, dan mencatat ke dalam register penerimaan SPP. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. Melaksanakan konsolidasi atas laporan keuangan dari SKPD; c. DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. Bagian Ketujuh. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Prosedur Akuntansi Pendapatan. Nomenklatur PPTK muncul di PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan definisi sebagai pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 1 angka 74 PP Nomor 12 Tahun 2019). 19. Tahun 2006, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkatLEVEL PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH • SKPD • BENDAHARA – Tata buku tunggal • PPK-SKPD – Tata buku berpasangan (SAKD) • PEMDA • BUD – Tata buku tunggal • PPKD – Tata buku tunggal (bendahara PPKD) – Tata buku berpasangan (SAKD) 27 PENATAUSAHAAN BENDAHARA ( Permendagri No. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013. Pak, saya mau tanya apakah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) bisa. PPK SKPD mencatat pendapatan yang sudah menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan tembusan Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi. Dokumen Terkait Ilustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara lain sebagai berikut: Nota Pencairan Dana - 260 - M. Dalam BLUD SKPD hanya ada 1 (satu) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK – BLUD) yang melaksanakan fungsiPengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang. 2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pejabat PA melalui PPK. Email : denny. Satuan kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK-Unit SKPD); 9. Pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Kerja dan Syarat-Syaratnya (RKS); 5) spesifikasi teknis; 6) laporan akhir tahap perencanaan, meliputi:. pemeriksaan BPK karena tidak memiliki kemampuan dalam penatausahaan keuangan. Profil Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Profil. 500. Anggaran Kas SKPD dan SPD untuk menyusun anggaran kas SKPD Dinas Perdagangan sesuai dengan kasus dalam buku Penatausahaan dan akuntansi Daerah untuk SKPD milik Ahmad Hafiz Tanjung, diasumsikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung SKPD Dinas Perdangangan pengeluaran-pengeluarannya berdasarkan DPA yang sudah. 33 2. Pasal 12. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai ” semua hak dan kewajiban yang dapat ditandai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimilkidikuasai oleh NegaraDaerah yang lebih tinggi serta pihak. Seseorang dapat menerima honorarium secara bersamaan di sisi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang & jasa sesuai dengan ketentuan masing-masing yang ditetapkan dalam Perpres No 33 Tahun 2020. Materi Bimtek Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia (Dimohon Hadir. Membuat SPM g. The document has moved here. 2. a. disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 2. Pasal 5 (1) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut: a. PERMENDAGRI No. memiliki integritas dan disiplin; b. 2. Dengan diundangkannya Permendagri No. Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: a. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SORONG NOMOR : 1C TAHUN 2021. pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh BendaharaPengeluaran. (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selanjutnya disingkat PPK -SKPD mempunyai tugas yang dimuat dalam DPA – SKPD, yang meliputi : a. Pengajuan SPP-UP 1) Pada awal tahun anggaran SKPD diberikan Uang Persediaan (UP) dengan ketetapan Bupati. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),. PPK-SKPD. Perbup Nomor 46 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah - Free download as PDF File (. RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Perda APBD PEDUM APBD o/ MDN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Belanja •Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD •Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pendapatan. disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Syarat penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. dengan kriteria responden yang ditetapkan adalah kepala SKPD, kasubbag keuangan,. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang. Pada kesempatan kali ini Penulis akan mencoba mengulas tugas dan. 77/2020 : Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi PA. SKPD); 7. Webdesa/nagari tentang pe-nunjijkkan pejabat penatausahaan keijangan dan pe-jabat pe-laksana teknis kegiatan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari kabupaten lima puluh kota tahijn 2021 jabatan pejabat penatausahaan keuangan ket penijnjukan pejabat pe-natausahaan keijangan nip rostianiwati, se nip. Begitu juga dengan keterlambatan pelaporan SPJ masing-masing SKPD yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD selaku BUD. d. a. SKPD merupakan singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas dalam mengelola keuangan daerah. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama. Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah tahun 2014 bagi pejabat/staf di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yang penyelenggaraannya merupakan hasil kerjasama antara 7 Center danDalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); 8. Telah dilaksanakan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Penanggung Jawab Program, Koordinator Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pejabat Pengadaan dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Penandatangan SPM ( PPSPM )/Bendahara atau Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan ( PjPHP ) untuk paket pengadaan yang sama. Konten FAQ Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK. PERTAMA : Menunjuk Pejabat sebagai pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD),Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),dan Pembantu Bendahara pengeluaran pada Dinas Perikanan. (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. Artinya bahwa BPKAD dan BAPPENDA merupakan koordinator dalam pengelolaan keuangan dari seluruh SKPD di Kabupaten Kuningan yang meliputi penyusunan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD serta pertanggungjawaban dan pelaporan APBD. 12 Tahun 2019 juga disebutkan pengaturan tugas dan kewenangan apa yang dapat dilimpahkan dari PA kepada KPA, yakni dalam Pasal 11 ayat (4a), tugas. Berikut ini adalah transaksi-transaksi belanja yang akan dicatat oleh PPK-SKPD: 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD. 900/316/BAKD. Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tersebut di. piutang lainnya;. laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pengeluaran ppkd, bendahara pengeluaran skpd serta penyampaiannya. PPK SKPD, PPHP dan PPTK. Secara garis besar piutang diklasifikasikan menjadi sebagai berikut: a. penatausahaan 1. Halaman ini telah diakses 754784 kali. Kepala SKPD informan pendukung yaitu Kepala SKPD tempat bendahara penge-luaran menjadi informan utama. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. PPTK adalah pejabat pada SKPD/UKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD Dalam rangka melaksanakan wewnang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penetausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD). Selanjutnya, Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD; dan/atau. (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaranBagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan subtantif, teknis dan administratif. 5. Bendahara pengeluaran pembantu. . Md. PIHAK TERKAIT 1. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan Khusus LS; dan Syarat menjadi PPTK : a. 25. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan da lam penatausahaan pengeluaran yaitu:akuntansi piutang pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang. Kesalahan dalam memahami definisi, tugas, dan wewenang ketiga jabatan tersebut dapat berakibat gagal paham dan kesalahan di lapangan. Penatausahaan Keuangan Daerah. Maret 17, 2021 admin Khusus PBJ PBJ. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD adalah posisi penting di dalam pemerintahan. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. Apa saja kewenangan PA yang dapat dilimpahkan kepada KPA ? Mari kita lihat Pasal 8 Perpres 54/2010. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), dan Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Penerimaan Pembantu, jika diperlukan. Membuat pengesahan SPJ e. 27. 07/2008; 25. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Penatausahaan penerimaan daerah pada tingkat SKPKD. Jika mengacu pada SE BAKD Nomor 900316, prosedur akuntansi di SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan LPJ Bendahara Penerimaan. Kasir i. 19. Hukum Positif Indonesia- Mengenai penatausahaan keuangan daerah diatur dalam Pasal 86 – Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, PPK bukanlah jabatan untuk belajar atau sekadar coba-coba. Bahwa PNS yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai PPK sdan staf pembantu PPK seperti tersebut pada lajur 5 lampiran. SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang. 1. Berserta lampirannya kepada PPK. (SKPD). 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. 16. Pada regulasi PP 58 tahun 2005 yang telah digantikan oleh PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta Juklak. Yang dapat melakukan Perikatan adalah yang memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai PPK sesuai peraturan perundangan yang. telah menunjuknya. Galih Gumelar - Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat dua macam jabatan yang secara resmi menggunakan singkatan yang sama yaitu “PPK”. 1 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PejabatPelaksanaTeknisKegiatan üPA/KPA dalammelaksanakankegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/UnitSKPDselakuPPTK. dengan kriteria responden yang ditetapkan adalah kepala SKPD, kasubbag keuangan,. KPA , PA , PPK , PPTK. 05/2022 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara . menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Penginputan data usulan kegiatan dan kegiatan Bidang A pada SKPD BPMD Kabupaten Indramayu memberikan data usulan kegiatan kemudian setelah di terima diinput oleh Bendahara Pengeluaran menjadi. 1. Bab 4 memuat Tata Kelola, Prinsip Tata Kelola,. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata. Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat transaksi/kejadian. Pembantu PPTK. meneliti kelengkapan SPP – LS. Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); SALINAN . BAB III. Selain itu, menjadi seorang PPK bisa jadi telah menyelamatkan dan mengalokasikan keuangan negara secara benar bagi kepentingan rakyat. Manfaat Dengan melakukan kegiatan Penatausahaan. PA (Pengguna Anggaran) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan m. PPK-SKPD. 01. 000,- Tanggal 3 Januari 2016 Bendahara Pengeluaran SKPD “A” mengajukan Surat Permintaan Pembayaran -Uang Persediaan (SPP-UP) sebesar Rp 10. bab 1 menyatakan bahwa Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa tata cara. 02. PENERBITAN SPM a.